GREATINFOKINI.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung mengaku heran dengan keraguan partai oposisi untuk menegur jalan pemerintahan di era kep...
GREATINFOKINI.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung mengaku heran dengan keraguan partai oposisi untuk menegur jalan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan tidak normal.
Rocky menyebut, tahun 2024 itu akan ditandai dengan tiga faktor yakni pandemi Covid-19 yang masih tersisa, resesi yang dimana akan tiba bersamaan dengan peristiwa politik, dan suksesi.
Dari ketiga faktor tersebut, Rocky menganggap bahwa Pilpres 2024 itu tidak akan terjadi.
Walaupun begitu, menurut Rocky, Pilpres 2024 dapat terjadi apabila ketiga faktor tersebut dapat diatasi oleh pemerintah Presiden Jokowi.
"Itu logikanya kan. Gimana mungkin dalam semua variabel utama tersebut dapat menghasilkan kestabilan demi Pilpres 2024.
Kalau enggak diolah dari sekarang, maka yang di depan itu yang stabil pasti tidak akan terjadi," ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube Mardani Ali Sera, Senin 26 April 2021.
Menurutnya, orang-orang dapat mendorong Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Tetapi Jokowi harus bisa mengatasi ketiga faktor tersebut.
"Tapi yang terjadi justru berbalik bahwa tiga periode itu enggak mungkin, tapi yang mungkin itu satu sepertiga periode, enggak nyampe tuh 2 periode," tutur Rocky.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjualan 30 persen Jalan Tol Kualanamu ke Hongkong.
"Berita tadi pagi adalah Jalan Tol Kualanamu yang investasinya senilai 6 triliun rupiah, 30 persen dijual ke Hongkong.
Seharusnya kan dapet 2 triliun rupiah, tapi nyatanya dijual 800 milyar rupiah," ungkap Rocky.
Menurutnya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu mengatasi faktor resesi.
Tidak hanya itu, menurut Rocky, Jokowi tidak memerlukan adanya reshuffle kabinet.
“Apa yang mau di-reshuffle? Reshuffle itu bukan hak prerogatif presiden,” ungkap Rocky.
Menurutnya, Jokowi hanya perlu memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk berdiskusi dengan IMF dan Bank Dunia agar Indonesia tidak dikucilkan dunia.
"Jadi, enggak ada yang namanya hak prerogatif presiden, yang ada hak prerogatif IMF," pungkasnya.***
S:Galamedianews