GREATINFOKINI.COM - Wacana reshuffle kabinet era pemerintahan Presiden Jokowi sedang ramai menjadi buah bibir perbincangan masyarakat hingg...
Wacana tersebut juga ditanggapi oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Dalam wacana ini, PKS tetap tegas posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.
Mewakili PKS, Mardani Ali Sera menyampaikan peringatan keras kepada Jokowi agar isu reshuffle kabinet tak menjadi ajang mengatur ulang peta politik semata.
“Semoga dinamika itu menjadi pertanda keseriusan pemerintah dalam mengatur urusan publik.
Jangan sampai reshuffle ini jadi ajang mengatur ulang peta politik semata,” ungkapnya pada, Rabu 21 April 2021.
Kemudian dia memaparkan Jokowi harus benar-bear memperhatikan sosok yang akan diangkat menjadi Menteri baru agar tidak terjadi politik dagang sapi lagi.
“Beberapa kesempatan saya mengingatkan, jangan ada politik dagang sapi.
Sosok yang memiliki komitmen, integritas, moralitas & intelektualitas diperlukan,” ujarnya, dikutip PORTAL JEMBER dari cuitan twitter @MardaniAliSera.
Mardani Ali Sera meyakini, Jokowi sebagai Presiden tentunya memiliki visi, misi, dan target.
Dia berharap evaluasi yag dilakukan juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Halaman:
Sumber: Twitter @MardaniAliSera
Pasalnya, publik tidak ingin Menteri yang lengser saat reshuffle kabinet justru orang yang sudah bekeja keras di pemerintahan meski tidak populer.
PKS menekankan evaluasi harus dilakukan Jokowi dengan adil dan berbasis data yang akurat dan penuh perhitungan dengan melihat efeltifitas pemerintahan.
Selanjutnya, dia menyampaikan saran dari PKS alangkah baiknya di bulan Ramadhan ini, Jokowi mengikuti reformasi birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi.
Hal ini dikarenakan pemerintahan sudah memiliki kekuasaan, anggaran, ASN (Aparatur Sipil Negara) hingga jajaran aparat yang memadahi.
“Dalam momen kali ini, insyaAllah @PKSejahtera kian teguh sebagai oposisi karena jelas makin membuat demokrasi kita sehat,”
“Memang kita perlu pemerintahan yang kuat, tapi disaat yang sama oposisi yang tangguh juga diperlukan.
Lolosnya Revisi UU KPK & UU Omnibus Law merupakan contoh tidak kuatnya oposisi di parlemen, check and balances pun kurang berjalan,” tuturnya.
Kemudian Mardani Ali Sera memaparkan PKS akan senantiasa berkomunikasi dengan publik terkait wacana reshuffle kabinet untuk bersama menjaga pemerintahan.
“Sekarang ini ada namanya hukum sentimen publik, PKS akan terus mencoba untuk berkomunikasi dengan seluruh stake holder,”
“Jangan hanya kami yang oposisi indoor, tapi kita juga bekerja sama dengan oposisi outdoor, seperti mahasiswa, civil society, media,” kata dia.
Dia mengakui, PKS mempersilahkan Jokowi melakukan reshuffle kabinet namun harus bermanfaat terutama terkait penanganan Covid-19 dan perekonomian.
“Tidak punya beban politik seperti periode pertama, salah satu yang mesti pak @jokowi sadari. Monggo reshuffle tapi pastikan hasilnya bermanfaat bagi rakyat,” tandasnya.***
S:Portaljember
