GREATINFOKINI.COM - Kasus penc*bulan mulai terbongkar di sejumlah pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan. Bahkan kasus itu kian marak ...
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Pengawasan Kemenag dianggap lemah sehingga kasus ini seolah tidak terbendung.
“Pesantren itu kan ada pengawasnya. Pengawasnya itu kan Kemenag. Sehingga Kemenag ini tidak tergopoh-gopoh ketika ada pelanggaran, terus mencabut izin. Tetapi, selama lembaga ini beroperasi, pengawasannya tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti kepada wartawan, Sabtu (9/7/2022).
Mukti menyoroti kasus pencabulan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat dan Banyuwangi, Jawa Timur. Mukti menduga kasus serupa juga bisa saja terjadi di sejumlah pesantren lain.
Kasus yang terjadi di Jombang, kata Mukti, tidak cukup hanya dengan pencabutan izin lembaga pendidikan. Mukti menekankan pentingnya pengawasan maksimal untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan di sejumlah pesantren.
“Pengawasan itu kan ada pengawasan institusi dan ada pengawasan kurikuler. Pengawasan ini harus jalan dua duanya. Institusi itu mengawasi, institusi itu dipastikan tidak melanggar aturan yang ada. Kurikuler juga memastikan tidak ada pelajaran yang bertentangan dengan peraturan. Ini yang menurut saya penting,” tegas Mukti.
Sebelumnya, Kemenag mencabut izin operasional Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Pencabutan ini menyusul kasus penc*bulan yang melibatkan salah satu tokoh penting di pondok tersebut.
S:Pantau
