GREATINFOKINI.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten angkat bicara soal penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Lingkun...
Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten Imanuddin mengatakan peraturan yang berlaku harus diikuti semua pihak.
Landasannya, kata dia, yaitu Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat.
"Kalau sudah sesuai dengan aturan, tidak ada alasan lagi untuk menolak (pembangunan gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon, red). Tetapi, kalau belum terpenuhi jangan memaksakan diri," ucap Imanuddin kepada JPNN Banten, Minggu (11/9).
Dia mengatakan MUI masih mempertanyakan keterangan yang diberikan oleh panitia pembangunan gereja bahwa telah memenuhi syarat.
Alasan itu dikarenakan pendapat dari masyarakat, Kemenag, dan wali Kota Cilegon ada unsur yang belum terpenuhi untuk membangun gereja tersebut.
"Jadi, pemenuhan aturan itu baru datang dari panitia gereja saja, tetapi, dari pihak yang lain belum," katanya.
Dia menjelaskan syarat yang belum dipenuhi, di antaranya tanda tangan dukungan dari 60 orang warga sekitar serta melakukan musyawarah.
MUI Banten mempertanyakan keterangan yang diberikan panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
"Hal tersebut belum dilakukan oleh panitia pembangunan HKBP Maranatha," tuturnya.
Imanuddin mengungkapkan bila semua prosedur telah dilakukan oleh pihak panitia pembangunan gereja mau tidak mau semua harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Semua harus tunduk dan patuh kepada aturan negara, baik dari masyarakatnya maupun panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha itu sendiri," ungkap dia. (mcr34/jpnn)
S:JPNN
