GREATINFOKINI.COM - Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta mendepak Tatak Ujiyati dari jabatannya sebagai Komisaris LRT Jakarta. ...
Kedua sosok ini didepak dari jabatannya selang beberapa hari pasca Anies Baswedan turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kini satu per satu orang dekat Anies Baswedan ditendang dari lingkaran kekuasaan yang telah dibangun selama lima tahun terakhir.
Untuk diketahui, Tatak Ujiyati selama ini menempati pos penting yakni sebagai Komisaris LRT Jakarta. Perihal pencopotan tersebut dibeberkan sendiri oleh Tatak Ujiyanti di akun Twitternya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta Mohamad Aprindy juga dicopot dari tampuk kekuasaannya di perusahaan tersebut.
"Purna tugas. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas sbg Komisaris di PT LRTJ. Membantu menjalankan perusahaan sesuai tujuan & mematuhi GCG," tulisnya di akun twitter pribadinya (@tatakujiyati) dikutip Rabu 16 November 2022.
Di akun Instagramnya, Tatak Ujiyati juga mengumumkan bahwa dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai Komisaris PT LRT Jakarta.
SELAMATKAN UANG NEGARA - Anies Baswedan, calon presiden dari Partai NasDem, disebut-sebut pernah menyelamatkan uang negara Rp 23,3 triliun. Namun Kementerian Keuangan melalui Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo membantah soal itu.
SELAMATKAN UANG NEGARA - Anies Baswedan, calon presiden dari Partai NasDem, disebut-sebut pernah menyelamatkan uang negara Rp 23,3 triliun. Namun Kementerian Keuangan melalui Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo membantah soal itu. (POS-KUPANG.COM)
"Purna tugas. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas sebagai Komisaris di PT LRT Jakarta. Bersama BOD, BOC & seluruh jajaran membantu menjalankan perusahaan sesuai tujuan & mematuhi GCG," tulis Tatak pada kolom keterangan postingannya Selasa 15 November 2022.
Tatak menyebutkan bahwa saat dirinya dipercaya sebagai Komisaris, PT LRT Jakarta bergerak ke arah yang lebih baik.
"Kinerja membaik, hasil audit keuangan baik, tidak ada kasus hukum, kualitas layanan meningkat. Terimakasih kepada Gubernur DKI, Pemprov DKI, PT Jakpro & PT LRT J yang telah memberi kesempatan untuk berkontribusi membangun Jakarta lewat LRT Jakarta. Insyaallah LRT Jakarta tetap jaya," tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Tatak menyebutkan bahwa pencopotan dirinya merupakan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perusahaan induk LRT Jakarta.
"Saya dapat salinan KPPS dari PT Jakpro yang ditandatangani kemarin (14 November 2022)," ucapnya.
Tatak juga enggan menjelaskan lebih jauh alasan pencopotan dirinya itu. "Untuk alasan (pencopotan) silahKAN tanya ke PT Jakpro. Saya hanya terima saja," ujarnya.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro yang sudah memberi kepercayaan padanya untuk menempati jabatan sebagai Komisaris LRT Jakarta.
"Terima kasih sudah diberi kepercayaan memegang amanah selama ini dan alhamdulillah berjalan dengan baik," tuturnya.
Jadi Tim Percepatan Pembangunan
Sama seperti Mohamad Aprindy, Tatak Ujiyati juga diangkat sebagai Komisaris LRT Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Tatak ditekahui merupakan tim senyap dari Anies Baswedan yang tergabung dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Istilah sebagai anggota tim senyap itu disampaikan sendiri oleh Tatak di akun Twitternya seiring pembubaran TGUPP yang mengikuti lengsernya Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta.
"Farewell TGUPP Anies kemarin. A meaningful 5 years as a team. Di belakang, dalam senyap, membantu gubernur realisasikan janji-janjinya untuk warga Jakarta."
"Ini sebagian wajah-wajah kami yang mungkin tidak teman-teman kenal. Bagaimana menurutmu?" tulis Tatak dalam cuitannya di Twitter, seperti dilihat, Minggu 16 Oktober 2022.
Tatak termasuk anggota TGUPP yang banyak bicara membela Anies.
Tatak Ujiyati mengumumkan dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai Komisaris PT LRT Jakarta.
Salah satunya saat dia menangggapi ucapan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Di saat jelang berakhirnya masa jabatan Anies, Prasetyo Edi Marsudi pernah meminta TGUPP turut dibubarkan.
Pasalnya, menurut Prasetyo, keberadaan tim khusus bentukan Gubernur Anies Baswedan ini justru dinilai merusak Jakarta.
"Lalu soal TGUPP bubar 16 Oktober kan namanya bubar, tim gubernur itu membantu gubernur.
Kalau gubernur selesai dan kemudian ada gubernur baru itu terserah gubernur baru mau mendapatkan atau dibantu tim gubernur juga atau tidak itu terserah gubernur baru."
"Jadi menurut saya itu sih sebetulnya bukan hal yang perlu dijadikan polemik juga, karena kewenangan gubernur," kata Tatak pada Rabu 14 September 2022 lalu.
Pernah Pojoki Ahok
Saat menjabat anggota TGUPP, Tatak yang membela Anies Baswedan pernah memojokkan gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Hal itu terkait Anies yang mendapat nila merah dari LBH Jakarta pada tahun 2021 silam.
Saat itu Tatak Ujiyati menilai, berdasarkan hasil bedah dan analisis, laporan LBH Jakarta banyak kesalahan.
Menurut dia, Anies menyambut baik masukan LBH Jakarta, karena bisa menjadi pertimbangan perubahan kebijakan ke depannya.
"Tapi kalau saya baca, laporan LBH Jakarta banyak juga errornya,” kata Tatak di akun Twitter miliknya @tatakujiyati, Rabu 20 Oktober 2021.
Ia mengaku, opinininya di Twitter ini murni sebagai pendapat pribadinya.
Ada poin yang masuk dalam rapor merah itu Tatak kritisi, yaitu terkait penggusuran.
Menurut dia, metodologi LBH Jakarta lemah karena menggunakan data tahun 2018.
Tatak menilai LBH Jakarta banyak menggunakan data berita media untuk kebanyakan kasus, tanpa mengecek lapangan.
Masih kata Tatak, LBH Jakarta juga tanpa mengkonfirmasi ke Pemprov DKI Jakarta, triangulasi, validitas, sehingga terkesan subyektif.
“Akibat error di metodologi risetnya, LBH Jakarta tak bisa membedakan mana masuk kategori penggusuran, mana penertiban."
"Mana penggusuran melanggar HAM, mana relokasi tidak melanggar HAM. Semua kasus dimasukkan dalam kategori penggusuran melanggar HAM,” terang dia.
Tatak menilai, LBH Jakarta seharusnya mengecek semua kasus satu-persatu di mana lokasi penggusurannya, apakah sudah diberi peringatan, apakah ada musyawarah dengan opsi relokasi atau ganti untung.
Bahkan, Tatak memaparkan beberapa kasus yang dianggap sebagai penggusuran tak terbukti melanggar HAM.
Anies, kata Tatak, akan lebih dulu mengajak warga untuk musyawarah dan memberikan mereka pilihan mau pindah dengan ganti untung atau pindah ke rusunawa.
"Terpaksa diminta pindah karena tanah Pemda mau dipakai untuk kepentingan publik lebih besar. Bukan penggusuran tapi relokasi."
"Salah satunya di Kampung Bayam ini. Tanah mau dipakai untuk pembangunan JIS. Tapi warga sudah diajak musyawarah dan diberi pilihan. Tidak melanggar HAM,” papar Tatak.
Selama kepemimpinan Anies, kata Tatak, tidak pernah ada satu pun putusan pengadilan menyatakan penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI melanggar HAM.
Ia membandingkan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di mana terdapat bukti di pengadilan bahwa penggusuran di Kampung Bukit Duri pada 2016 melanggar HAM.
“Alih-alih menggusur, Anies justru membangun kampung-kampung yang dulu digusur oleh Ahok secara sewenang-wenang dan diputus oleh pengadilan sebagai melanggar HAM."
Saat ini, Anies membangun kembali Kampung Aquairum, Kampung Kunir dan Kampung Susun Cakung, justru untuk mereka eks gusuran Bukit Duri.
"Makanya saya heran, apa ukuran/bench mark yang dipakai LBH Jakarta utk menilai dan memberi rapor merah?"
"Kalau Anies yang tak pernah diputus bersalah oleh pengadilan dapat rapor merah. Bagaimana dengan Ahok yang telah diputus bersalah oleh pengadilan karena menggusur secara sewenang-wenang melanggar HAM?” jelasnya. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS
S:
